Teknologi dinilai jadi solusi konkret atasi masalah royalti di RI

Lebih lanjut, Triawan mengatakan permasalahan royalti perlu diselesaikan dengan kolaborasi dengan lintas kementerian hingga berbagai pihak terkait lainnya.

“Memang ini bukan masalah yang ringan. Harus ada kerja sama, kolaborasi dengan berbagai pihak, kementerian, kementerian-kementerian yang mengatur hukum, karena ada paten yang harus didaftarkan, hak cipta, dan lainnya,” imbuhnya.

Diketahui hingga saat ini, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menginisiasi Protokol Jakarta untuk transparansi royalti platform global guna memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kebutuhan masyarakat untuk menikmati hasil karya.

Kerja sama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) juga dilakukan untuk mempercepat penyusunan peta jalan kekayaan intelektual nasional yang komprehensif, terukur, dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Usulan Menkum disambut baik Direktur Jenderal WIPO Daren Tang dan meminta Indonesia menyampaikan langsung inisiatif tersebut di forum Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait atau Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) Jenewa, Swiss pada Desember 2025.

Selama tiga hari di Indonesia pada 11-13 Agustus 2025, Daren Tang akan meninjau langsung program dukungan dan inisiatif pembangunan kapasitas yang telah dijalankan WIPO bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum).

Ia juga akan berdiskusi dengan pejabat pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas kreatif untuk merumuskan strategi bersama dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai alat strategis peningkatan daya saing nasional.