Presiden Zelenskyy Siap Gelar Pemilu Meski di Tengah Perang, Jadi Sorotan Dunia

WNN Indonesia

17 Des, 2025

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali menjadi sorotan dunia setelah menyatakan kesiapan untuk menggelar pemilihan presiden meskipun negaranya sedang berperang dengan Rusia. Pernyataan ini datang di tengah tekanan internasional dan wacana global soal demokrasi di Ukraina, di mana pemilu belum pernah dilaksanakan sejak invasi besar‑besaran Rusia pada 2022.

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina berada di bawah status darurat militer (martial law), yang secara hukum melarang pelaksanaan pemilu nasional. Akibatnya, masa jabatan resmi Zelenskyy yang berakhir pada Mei 2024 belum diisi melalui pemungutan suara. Hal ini sempat menjadi bahan kritik, termasuk dari tokoh internasional seperti Presiden AS Donald Trump yang menyebut ketidakhadiran pemilu sebagai potensi masalah demokrasi

Zelenskyy menegaskan bahwa penundaan pemilu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena kondisi perang yang membuat penyelenggaraan suara yang adil dan aman menjadi sangat sulit.

Dalam konferensi pers dan pernyataan kepada media internasional, Zelenskyy menyatakan bahwa ia siap untuk menggelar pemilihan dalam waktu 60–90 hari jika syarat keamanan dan legal dipenuhi. Ia menekankan bahwa pemilu hanya bisa dilakukan jika:

Keamanan pemungutan suara dapat dijamin oleh negara sahabat seperti Amerika Serikat dan negara‑negara Eropa.
Perubahan hukum dilakukan, karena undang‑undang Ukraina saat ini melarang pelaksanaan pemilu di bawah martial law.
Ada mekanisme untuk memungkinkan warga Ukraina, termasuk yang berada di front atau di luar negeri, ikut memberikan suara

Zelenskyy juga menyatakan bahwa keputusan mengenai pemilu adalah urusan rakyat Ukraina — bukan tekanan dari negara lain — dan bahwa ia secara pribadi bersedia mengikuti proses demokrasi tersebut jika kondisi memungkinkan.

Pernyataan Zelenskyy mendapat perhatian luas dari media internasional dan pengamat politik. Dunia memperhatikan bagaimana Ukraina menggabungkan tuntutan demokrasi dengan realitas perang yang terus berlangsung:

Negara Barat, termasuk Pemerintah AS dan Uni Eropa, memandang pernyataan ini sebagai penegasan komitmen Ukraina terhadap demokrasi. Namun, mereka menekankan pentingnya jaminan keamanan nyata sebelum suara dapat diberikan secara bebas dan adil.
Beberapa kritikus internasional menilai bahwa pemilu di tengah perang sangat kompleks dari sudut organisasi dan prosedur, meskipun langkah Zelenskyy menunjukkan kesungguhan menjaga legitimasi politik.

Meskipun kesiapan Zelenskyy menarik perhatian dunia, sejumlah tantangan praktis tetap besar:

Kondisi perang aktif, yang termasuk serangan dan mobilisasi militer, membuat penyelenggaraan pemungutan suara di banyak wilayah sangat sulit.
Jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri atau tinggal di daerah yang dikuasai tentara Rusia, menyulitkan sistem pemilu nasional tradisional.
Legislasi Ukraina saat ini perlu diubah karena Undang‑Undang pemilu yang berlaku tidak memungkinkan pemungutan suara selama martial law.

Pernyataan Zelenskyy ini menjadi sorotan dunia karena mencerminkan perpaduan antara keberanian politik dan tantangan demokrasi di tengah konflik besar. Jika dilaksanakan, pemilu akan menjadi simbol kuat kohesi nasional dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan yang sah, tetapi implementasinya memerlukan bantuan internasional dalam hal keamanan dan legalitas

Masyarakat internasional kini mengamati bagaimana Ukraina dapat menavigasi situasi ini — antara tragedi perang dan aspirasi demokrasi — dengan integritas dan kepercayaan publik, sambil memastikan suara rakyat tetap menjadi bagian penting dari masa depan negara.