Trending Nasional: Berita Paling Ramai Dibicarakan Hari Ini
 |
| Trending Nasional: Berita Paling Ramai Dibicarakan Hari Ini |
Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan hukum pidana era kolonial Belanda yang telah digunakan sejak kemerdekaan. KUHP terbaru memperkenalkan sejumlah pasal baru, termasuk beberapa yang kontroversial terkait kriminalisasi hubungan di luar nikah dan penghinaan terhadap Presiden atau lembaga negara, sehingga memicu perdebatan luas tentang dampaknya terhadap kebebasan sipil dan kebijakan hukum di Indonesia. Kelompok HAM dan pakar hukum menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan pembatasan ekspresi dan privasi di masyarakat.
Pihak berwenang secara resmi menaikkan status Gunung Bur Ni Telong di Aceh setelah terdeteksi peningkatan aktivitas vulkanik dan gempa yang memperlihatkan potensi bahaya letusan. Masyarakat di sekitar kawasan diminta tetap waspada dan menjaga jarak dari area krater karena kemungkinan letusan gas beracun dan gejala bahaya lainnya. Langkah ini juga diambil menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor di Sumatra yang telah menewaskan banyak jiwa dan menghancurkan ribuan rumah.
Celoteh soal kebebasan berpendapat kembali menjadi topik hangat setelah sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat sipil melaporkan pengalaman intimidasi dan ancaman serius, termasuk penyerangan dengan bahan seperti pecahan proyektil dan bahkan ancaman Molotov cocktail. Kasus‑kasus ini terjadi di tengah kritik terhadap respon pemerintah atas dampak bencana besar, dan banyak pihak menilai hal ini menjadi sinyal ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat yang memerlukan perhatian. Pemerintah sendiri membantah keterlibatan langsung, namun kekhawatiran akan ruang sipil yang mengecil tetap mengemuka.
Dalam berita ekonomi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan perencanaan pengurangan kuota produksi komoditas tambang utama seperti batubara dan nikel. Langkah ini bertujuan untuk mendukung stabilitas harga komoditas global, meningkatkan keuntungan bisnis tambang lokal, serta memberi dampak positif terhadap penerimaan negara. Pengumuman ini sudah memengaruhi pasar komoditas, khususnya kenaikan harga nikel di perdagangan Asia. Pemerintah juga menyebut langkah ini berkaitan dengan upaya menekan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
