Korban Sistem Perlindungan Sosial Kembali Jadi Sorotan, Mahfud Kritik Kebijakan

WNN Indonesia

18 Feb, 2026

Belakangan ini, sistem perlindungan sosial kembali jadi perbincangan hangat setelah beberapa kasus yang menunjukkan cacat pelaksanaan dan dampaknya terhadap korban muncul di media dan sosial:

Kasus tragis seorang siswa SD di Ngada, NTT yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis senilai sekitar Rp 10.000 jadi simbol kegagalan sistem bantuan sosial yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat miskin. Banyak warganet menilai bahwa bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) tidak sigap memenuhi kebutuhan mendesak harian masyarakat.
Komentar publik mengkritik bahwa bantuan sosial sering bersifat transfer dana tanpa fleksibilitas mekanisme yang cukup untuk kasus‑kasus darurat di komunitas miskin.

Kritik semacam ini memicu perdebatan lebih luas tentang efektivitas kebijakan bantuan sosial, bagaimana data penerima diidentifikasi, dan kebutuhan reformasi agar perlindungan sosial benar‑benar melindungi yang rentan.

Mahfud MD, yang dikenal sebagai tokoh hukum dan pemerintahan, selama ini kerap menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang adil dan efektif dalam menjamin kesejahteraan publik:

Dia pernah menyatakan bahwa kesejahteraan publik harus dibangun melalui tata kelola demokrasi yang tidak bersifat sewenang‑wenang dan menegakkan prinsip kesetaraan di depan hukum — dengan implikasi bahwa kebijakan sosial juga perlu menjamin keadilan dan efektivitas bagi seluruh warga negara.

Walau pernyataannya belum secara spesifik mengkritik satu program sosial tertentu dalam update berita terbaru, konteks kritiknya terhadap penerapan kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat umum sering dipandang sebagai refleksi atas kekhawatiran banyak pihak terhadap kelangkaan perlindungan sosial yang efektif

Respons masyarakat terhadap isu ini beragam, tetapi beberapa tema yang muncul di media sosial antara lain:
✔ Kekecewaan terhadap mekanisme bansos yang dianggap tidak cepat menjangkau dhuafa di situasi kritis.
✔ Desakan reformasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tidak terjadi penyaluran yang sia‑sia.
✔ Seruan agar program perlindungan sosial lebih responsif, bukan hanya bersifat administratif semata.

Kasus‑kasus seperti yang terjadi di Ngada semakin menyoroti perlunya transparansi, akurasi data, dan fleksibilitas dalam penyaluran bantuan sosial agar korban sistem tidak kembali muncul di kemudian hari.

Isu sistem perlindungan sosial ramai dibahas setelah kasus yang memperlihatkan kelemahan dalam pelaksanaan bantuan pemerintah.
Mahfud MD menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan tidak sewenang‑wenang dalam menjamin kesejahteraan, yang konteksnya juga dipakai warganet untuk mengkritik kebijakan sosial saat ini.
Publik mendesak reformasi sistem agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan krisis masyarakat.